Menyandang predikat mahasiswa menjadi impian setiap pemuda, tidak terkecuali saya yang datang dari desa. Agar mendapat gelar mahasiswa, maka harus sekolah, sekolah, dan sekolah lagi sampai yang namanya perguruan tinggi. Dua tahun yang lalu, saya sangat senang karena impianku mendapat titel mahasiswa tercapai dengan pengumuman lulus di salah satu Perguruan Tinggi Negeri ternama di kabupaten Jember, bahkan di Indonesia ya. Perguruan tinggi atau kampus tersebut kita kenal sekarang dengan sebutan Universitas Jember (Unej).

Di awal kuliah saya sangat antusias menjalani kegiatan “anak kuliahan” termasuk menjajaki beberapa organisasi kampus, sampai pada momen saya mendengar kata bahwa “kampus adalah miniatur negara”. Pertama kali mendengar kata tersebut, sontak batin saya bertanya-tanya, masak iya? kenapa sih disebut begitu? dan sederet pertanyaan sejenis menyertainya. Lama-kelamaan jawaban itu saya dapatkan dengan memperhatikan sekitar kampus, kehidupan mahasiswa, organisasi yang ada di dalamnya, dan juga penjelasan dari kakak-kakak “senior”, kemudian saya mengamini kata-kata itu. Ketika saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia arti miniatur itu adalah tiruan sesuatu dalam skala yang diperkecil; sesuatu yang kecil. Oleh karena itu, ketika kampus dianggap miniatur negara maka semua sistem, keadaan, kegiatan, dan sebagainya seperti negara namun dalam bentuk kecil dengan mahasiswa sebagai “rakyatnya”.

Setahun kemudian, pada saat itu negara mau mengadakan Pemilu. Kebetulan saya mengikuti meskipun sedikit berita-berita perpolitikan negara. Setelah sekian lama saya amati bahwa dalam politik-politik itu ada “kemunafikan”, dari sana kegelisan tentang kata “kampus adalah miniatur negara” itu menghantui saya. Pertanyaan-pertanyaan lain muncul, masak iya kampus saya akan seperti ini? kenapa kok bisa begini? dan sederet pertanyaan lain. Jawaban itu saya dapatkan ketika pemilihan rektor, saat pemilihan rektor itu saya sebagai mahasiswa atau “rakyat” dikampus, namun saya tidak merasa “menyoblos” calon rektor yang sudah ditetapkan, tiba-tiba ada berita rektor baru sudah terpilih. Dari sana saya berfikir, tidak lah… ternyata kampus saya tidak persis dengan negara, kalau persis negara pasti mahasiswa akan memilih langsung rektornya, jawaban sendiri itu dapat menenangkan kegelisahan saya (untuk sementara waktu)!.

Akhir-akhir ini banyak berita mengejutkan yang datang dari negara, salah satunya adalah pembahasan Omnibus Law yang terus berjalan di tengah kondisi masyarakat yang sedang melawan virus Corona (presiden mengatakan sebagai bencana nasional), berita tersebut diangkat oleh kompas.com dengan judul “Bahas Omnibus Law Cipta Kerja di Tengah Pandemi, DPR Dinilai Tak Peka Terhadap Rakyat” diunggah pada senin, 6 April 2020 pukul 15:13 WIB (saat itu virus corona sudah menyebar di Indonesia). Kita tau bahwa Omnibus Law tersebut merupakan Rancangan Undang-Undang yang tidak memihak pada rakyat kecil. Banyak sekali berita-berita yang menandakan kalau negara tidak sepenuhnya membela rakyat kecil. Tapi bukan itu fokus pembahasan saya.

Dengan adanya berita-berita miring dari negara, maka saya mencoba perhatikan kebijakan kampus akhir-akhir ini. Melalui Surat Edaran Rektor dengan nomor surat 5836/UN25/SP/2020 yang langsung ditandatangani oleh Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. sebagai rektor Universitas Jember, secara garis besar surat ini berisi akan memberikan bantuan sebesar 50 ribu kepada setiap mahasiswa untuk membeli paket data yang akan digunakan untuk kuliah online (daring). Pendaftaran bantuan ini dibuka pada tanggal 9 April 2020 sampai 16 April 2020 jam 13.00 WIB, surat tersebut juga menyatakan bantuan ini akan diberikan setiap bulan sampai virus Corona mereda sesuai keputusan dari pemerintah. Namun, sangat disayangkan sampai akhir bulan April kabar bantuan tersebut hilang seperti ditelan bumi, yang berakibat mahasiswa harus memecahkan celengan atau meminta uang kepada orang tua untuk membeli paketan yang akan digunakan untuk kuliah online. Bahkan yang tidak kalah miris adalah salah satu mahasiswa yang hampir kena tipu (oleh pihak tak bertanggungjawab) karena mengira pencairan dana dari Universitas, berita ini diunggah oleh Portaljember dengan judul “Mengira Pencairan Dana, Mahasiswa Unej Jadi Korban Bot Telegram” pada tanggal 18 April 2020 pukul 07:16 WIB.

Kabar yang tidak kalah seksi yaitu Universitas Jember akan memberikan bantuan sembako kepada mahasiswa yang masih stay di Jember (kos/kontrakan/asrama). Bantuan ini berupa beras seberat 5 kilogram dan mie instan sejumlah 24 bungkus. Kabar ini menjadi penghilang dahaga mahasiswa yang sudah gelisah dengan hilangnya kabar bantuan sebelumnya. Menambah kesegaran itu, beredar keputusan rektor Universitas Jember dengan nomor : 6379/UN25/2020 yang ditandatangani sendiri oleh bapak rektor yang terhormat pada tanggal 23 April 2020 mencantumkan nama-nama mahasiswa penerima bantuan. Sayang seribu sayang bantuan itu belum sampai ke tangan mahasiswa, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sampai detik ini.

Beberapa surat ederan di atas merupakan bagian kecil dari kebijakan “kontroversi” di kampus tercinta saya, di samping belum jelasnya nasib Uang Kuliah Tunggal (UKT) kami yang hampir satu semester ini tidak merasakan fasilitas kampus, juga kebijakan presensi akhir-akhir (jika presensi melebihi 15 menit pertama maka akan alpa) yang menyulitkan mahasiswa. Dari sana kelihatan bahwa pimpinan kami kurang berpihak pada kami sebagai “rakyat” di kampus.

Pikiran saya morat-marit lagi, benarkah “kampus adalah miniatur negara?” termasuk kampus saya. Kalau begitu adanya, maka saya bahkan mungkin juga kami (semua mahasiswa) tidak rela kampus kami menyandang predikat sebagai miniatur negara.

Jember, 27 April 2020

Penulis : Mumahad Saini

By Admin

Leave a Reply